Operasi Pasar Signifikan Pengaruhi Penurunan Harga
PANGKALPINANG - Penyesuaian harga BBM yang dilakukan oleh pemerintah telah memberikan dampak terhadap penyesuaian harga komoditas pangan sehingga kondisi ini menyebabkan rumah tangga harus membatasi konsumsi, dengan menentukan skala prioritas dalam berbelanja.
Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Bangka Belitung (UBB) Devi Valeriani menyebut, pemerintah daerah setempat tentunya berupaya optimal bagaimana agar daya beli masyarakat yang melemah dapat pulih kembali, satu di antaranya dengan melakukan operasi pasar terbuka.
"Program operasi pasar terbuka sangat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya, karena harga yang diperjualkan lebih rendah dari harga pedagang dipasar umumnya. Disinilah salah satu manfaat dari adanya operasi pasar yaitu kestabilan harga dapat terjaga," ujar Devi.
Kata Devi, beberapa kajian menemukan bahwa operasi pasar yang dilakukan lebih panjang waktunya akan memberikan pengaruh signifikan terhadap harga.
"Karena pedagang di pasar pun akan melakukan penyesuaian jika operasi pasar dilakukan dalam kurun waktu lebih panjang," sebutnya.
Diakuinya, operasi pasar memang bersifat sementara karena merupakan salah satu upaya pemerintah dalam memastikan ketersediaan bahan pangan pokok bagi masyarakat dengan harga terjangkau.
"Biasanya pemerintah akan melakukan evaluasi terhadap kebijakan operasi pasar terbuka tersebut, ketika harga mulai stabil maka operasi pasar terbuka tidak dilakukan lagi, namun jika kestabilan harga terganggu maka operasi pasar terbuka merupakan salah satu upaya dalam mengendalikan kestabilan harga pangan," jelasnya.
Selain operasi pasar, Devi menambahkan, upaya lain yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dalam pengendalian inflasi adalah melakukan Kerjasama Antar Daerah (KAD), artinya daerah yang surplus pada komoditas pangan tertentu dapat mengekspor ke daerah yang terbatas komoditas pangannya.
"Dengan cara setiap item komoditas dipetakan oleh setiap daerah, dimana daerah yang kekurangan komoditas mengambil dari daerah yang surplus komoditas pangannya. Selain KAD alternatif lainnya adalah mengaktifkan satgas pangan di daerah, yang memiliki tugas mengawasi harga dan ketersediaan komoditas untuk dilaporkan kepada kepala daerah," tuturnya.
Kemudian, lanjut Devi, secara berjenjang dilaporkan kepada Kemendagri dan mengecek langsung ke lapangan terkait harga dan ketersediaan komoditas termasuk soal suplai atau distribusi.
"Langkah lainnya adalah mengintensifkan jaring pengaman sosial berupa anggaran belanja tidak terduga (BTT) untuk membantu alur biaya distribusi barang yang tinggi. Hal penting lainnya adalah TPID melalui strategi 4K, yakni menjaga keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi yang efektif," jelasnya
